Ternyata yang namanya orang punya jabatan di sebuah institusi, entah itu pemerintahan, entah itu bisnis, entah itu pendidikan, ternyata sama saja, ujung ujungnya duit.
Dahulu sewaktu saya masih SMU, saya pernah mencoba untuk memberikan informasi mengenai pentingnya software legal bagi sebuah institusi, sewaktu itu kedudukan saya masihlah seorang ketua komunitas kecil di Bandung yang berisikan siswa-siswa SMU yang peduli terhadap software yang legal, mulai dari open source, maupun software berbayar.
Disela saya menawarkan pilihan kepada pejabat yang memutuskan software apa yang hendak dipergunakan, pejabat itu menjawab dengan sebuah pernyataan yang menurut saya, tidak sepantasnya dikeluarkan oleh orang yang sudah berumur, “Jika kamu bilang bahwa penggunaan software legal itu penting, buat apa +edited, nama sebuah sekolah+ ini menjadi pahlawan ketika institusi lain termasuk pemerintahan menggunakan software bajakan?”
Dulu memang kegiatan sosialisasi penggunaan software legal belum seperti sekarang, yang blak blakan, dulu masih gerilya, antara user yang belum menjadi prosumer, dan juga administrator yang masih bodoh dan ga ngerti apa software yang dipakai itu dan pejabat yang ngga peduli mengenai hasil karya orang lain yang penting kerjaan lancar.
Saya pikir waktu sudah berjalan dengan cepat dan manusia telah berubah, tetapi yang kadang disayangkan di sebuah institusi masih ada pejabat alias petingginya yang tidak menerima saran, dan juga bahkan menghina orang lain, di depan umum! Bayangkan, terus setelah dikorek korek, ujung ujungnya mengemis meminta dana, bahkan bertanya berapa dibayarnya, sungguh malang Indonesiaku!
Harapan saya terhadap pejabat di negeri ini, cepat cepatlah tobat, saya menaruh harapan yang besar saat ini kepada calon walikota Bandung, Aa Nata, yang peduli dengan kaum kecil, dan juga terhadap penghematan dana dengan open source.
Leave a Reply